Home Blog Serious Kabinet Baru dan Global Warming
Kabinet Baru dan Global Warming
Serious
Thursday, 22 October 2009 20:37

Mengintegrasikan upaya-upaya ekologis dengan politik, how far can you go?

Hari-hari ini, udara di siang hari kian terasa menyengat. Di kota Yogyakarta sendiri, sebagaimana dicatat BMG, suhu udara mencapai 37,7 derajat celcius. Ini merupakan suhu terpanas selama musim kemarau tahun ini. Tidak menutup kemungkinan ke depannya suhu udara di siang hari bakal terus meningkat. Terlebih, manakala dalam satu dekade terakhir ini, kita, umat manusia, diperingatkan dengan suatu isu mondial yang amat krusial, yaitu pemanasan global (global warming).

Dengan kecenderungan seperti itu, kita tahu, bahwa ancaman bagi masa depan kehidupan di muka bumi ini kian nyata dan dekat. Tapi lalu persoalannya, apa yang bisa kita lakukan? Sudahkah kita melakukan upaya-upaya antisipatif? Sebagian generasi terdidik negeri ini, seperti para akademisi atau pekerja sosial (aktivis NGO), mungkin sudah jauh-jauh hari berkoar-koar memperingatkan bahaya yang mengancam eksistensi makhluk hidup di atas permukaan tersebut. Beberapa di antara mereka, bahkan sudah melakukan upaya-upaya nyata. Kendati dalam lingkup kecil, toh apa yang mereka lakukan cukup berarti bagi penyelamatan bumi kita ini.

Namun demikian, kuncinya tetep saja ada pada pemerintah, sebagai pihak yang paling berwenang. Tentunya menarik mencermati bagaimana pemerintah kita menanggapi persoalan lingkungan yang lambat laun menjelma problem eksistensial. Nah, apakah pemerintah cukup peka dengan bahaya lingkungan yang notabene diakibatkan oleh ulah dan keserakahan manusia itu sendiri? Sejauhmana kebijakan pemerintah selama ini mencerminkan suatu political will yang memberi dampak nyata bagi keseimbangan ekologis yang lebih visioner?

Satu pelajaran yang kita petik dari kinerja pemerintahan Yudhoyono sebelumnya adalah bahwa mereka tidak cukup memahami adanya keterkaitan antara kebijakan dengan bencana ekologis. Dengan kata lain, bencana selama ini kemungkinan besar berakar pada aras struktural (baca: kebijakan pemerintah). Jadi, dalih yang mengatakan bahwa bencana adalah murni gejala alam, sebagaimana yang pernah ditudingkan pada kasus lumpur lapindo misalnya, adalah omong kosong belaka.

Hari-hari ini, media massa ramai mengabarkan tentang pelantikan presiden (dan wakilnya) dan jajaran kabinet baru. Selama lima tahun ke depan, mereka akan menakhodai ke mana negeri ini mau dibawa. Sebagian dari mereka adalah wajah-wajah lama yang kinerjanya, bagi mereka yang tidak mau membohongi akal sehat, sulit untuk dikatakan berhasil. Sebagian lagi adalah wajah-wajah baru titipan partai politik yang mempunyai “piutang budi” pada SBY. Ada juga dari kalangan akademisi dan profesional yang dianggap cukup berpengalaman dan teruji di bidangnya.

Saya tidak tahu, apakah harapan masih bisa kita sandarkan di pundak kabinet baru ini? Dari 36 menteri yang dilantik, Menteri Lingkungan Hidup dijabat oleh seorang dari sedikit menteri yang mempunyai latar belakang sejalan dengan bidang yang bakal ditanganinya. Gusti Muhammad Hatta, seorang guru besar fakultas kehutanan sebuah perguruan tinggi di negeri ini, tentunya sudah banyak belajar dari kinerja menteri sebelumnya; dan berjanji tidak akan mengulangi mimpi buruk kerusakan lingkungan di negeri ini. Penggundulan hutan yang memicu pemanasan global harus dihentikan. Penambangan dan kegiatan industri yang merusak keseimbangan ekologis perlu ditindak. Gaya hidup yang boros energi perlu diubah. Pun paradigma pembangunan(?) yang masih “manusia-sentris” wajib direvisi, atau kalo perlu, dibongkar.

Singkatnya, bersinergi dengan pengampu sektor lain adalah prinsip kerja yang utama. Semua pemangku kebijakan harus mempertimbangkan lingkungan. Karena, upaya-upaya ekologis juga harus terintegrasi dengan politik. Kecuali kalo kita bersepakat, keadaan yang serba menistakan ini harus dilanjutkan.[Rusman Nurjaman]